We have 2 guests and no members online
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 31 | |||||
Meski Oracle telah menambal isu kebocoran kemanan pada Minggu 5 Januari. Namun, Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa upaya itu tidak cukup dan meminta pengguna internet menonaktifkan Java di seluruh aplikasi peramban.
Dilansir dari Telegraph, Rabu (14/1/2013), Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam pernyataannya mengatakan, "menon-aktifkan Java di peramban akan membantu mengurangi kerentanan Java yang mungkin ditemukan di masa depan," terang instansi plat merah itu.
Upaya intervensi dalam masalah perangkat lunak jarang dilakukan pemerintah, namun pekan lalu Departemen Keamanan Dalam Negeri menulis di situsnya, "Java 7 Update 10 dan versi sebelumnya mengandung kerentanan yang dapat menyerang sistem yang rentan. Update versi 11 pun tetap cacat."
Diketahui, Java terpasang di lebih dari tiga miliar perangkat secara global. Dalam buletin keamanan terbaru Kaspersky Lab, perusahaan menulis,"2011 kami sebut sebagai tahun kerentanan, 2012 sebagai tahun kerentanan Java, separuh serangan mengeksplotasi kerentanan dalam Java Oracle," terang perusahaan.
Departemen Keamanan Dalam Negeri menggambarkan dampak dari potensial dari kerentanan itu, "Dengan meyakinkan pengguna untuk mengunjungi sebuah dokumen HTM yang dibuat khusus untuk mengeksekusi kode sewenang-wenang pada sistem yang rentan. Aplikasi web konten render Internet Explorer, seperti Microsoft Office atau Windows Dekstop Search juga dapat digunakan untuk menyerang kerentanan ini."
